Anggota DPRD Sulbar, H Muhammad Jayadi, SAg.SH.MH yang mendampingi Menteri Kelautan…
MAMUJU, Berita-Sulbar.com — Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo ke Sulawesi Barat di kawasan Kepulauan Bala-balakang, Kabupaten Mamuju,11-06-2020
Ki
menyisakan harapan bagi para nelayan di kawasan kepulauan tersebut yang secara geografis lebih dekat dengan Provinsi Kalimantan Timur.
momentum kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, ke pulau-pulau kecil yang berada di wilayah indonesu bagian timur ini Sulawesi barat dalam rangka momentum Hari Laut Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Juni lalu, Kunjungan Menteri Edhy Prabowo ini dimanfaatkan dengan baik masyarakat pulau mengungkapkan berbagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
Permasalahan yang dihadapi masyarakat pulau selama ini yang 99 persen hidup dari melaut. Terutama fasilitas untuk mesin penangkapan, pabrik es balok serta cold storage atau gudang penampungan pendingin agar hasil tangkapan mereka bisa awet bertahan lama dan tetap berkualitas serta jaringan komunikasi selular yang masih terbatas.
di
Selain persoalan peningkatan kesejahteraan melayan yang menjadi titik fokus perhatian adalah abrasi pantai. Seperti diketahui, pulau-pulau kecil yang berjumlah 12 pulau yang tersebar di kawasan Kepulauan Bala-balakang, sebanyak 10 di antaranya sudah dihuni. Namun masalah abrasi pantai acap kali menjadi momok bagi warga nelayan. Karena kadang kala mereka membangun rumah lantas dihantam ombak dan abrasi pantai.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Forkopimda Sulbar mencanangkan program Konservasi Biota Laut, khususnya bagi gugusan Pulau Bala-balakang yang dimaksudkan untuk mencegah rusaknya ekosistem laut. Seperti terumbu karang, rumput laut, dan potensi ikan di kawasan tersebut.
”Langkah gubernur Sulbar ini patut diapresiasi bahwa dengan pencanangan ini, maka ada atensi lebih bagi gugusan pulau di Bala-balakang untuk lebih dikembangkan ke depan. Bukan hanya dari aspek ekonomi, yakni peningkatan produktivitas tangkapan ikan, juga aspek pariwisata akan menjadi perhatian untuk dikembangkan. Apalagi kawasan ini terbilang cukup dekat dengan daerah pembangunan ibukota negara yang baru di Penajam Paser. Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau tersebut khususnya dan berpotensi terhadap peningkatan PAD ke depan,” terang Muh Jayadi.
Apalagi, kata Jayadi, dari hasil penelitian ahli pertambangan diketahui bahwa di sekitar Pulau Popoongan itu mengandung tambang minyak dan gas alam yang cukup potensial untuk dikelola ke depan. Pulau Popoongan satu dari 12 pulau dalam gugusan pulau- pulau kecil yang telah lama didiami penduduk. Setidaknya ada sebanyak 70 KK yang bermukim di pulau ini.
Karena itu, Jayadi mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Mamuju memberi ruang yang cukup besar bagi kawasan pulau yang dinilai masih erisolir untuk berkembang. Bila perlu dikembangkan menjadi suatu kecamatan baru agar pelayanan lebih didekatkan lagi dengan masyarakat meski saat ini baru ada dua desa. Bila perlu minimal dua pulau menjadi 1 desa.
Hal itu memungkinkan untuk dilakukan pada daerah yang terisolir, seperti Bala-balakang ini. Maka diharapkan masyarakat pulau lebih proaktif menangkap peluang ini dengan membuat pengajuan. Terutama adalah benar-benar keinginan dari masyarakat setempat.
Karena itu, Jayadi sebagai anggota DPRD Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Mamuju, tentu saja akan senantiasa mengawal kepentingan masyarakat pulau tersebut. Sebab bila ini terwujud, dampaknya akan dirasakan masyarakat jika pelayanan pemerintahan lebih didekatkan lagi tentunya.
Meskipun Pemkab Mamuju setiap tahunnya memberikan atensi bagi kawasan pulau-pulau Bala-balakang, namun itu tidak akan cukup diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan warga pulau bila tidak ada intervensi pemerintah provinsi dan pusat.
Sehingga dengan pencanangan konservasi laut oleh gubernur Sulbar tentu akan memberi ruang bagi Pemprov Sulbar lebih banyak berkontribusi dalam pembangunan di kawasan tersebut. Misalnya membangun pelabuhan ikan atau PPI. Apalagi memang menjadi kewenangan provinsi. (Adv)